Kebijakanpengelolaan wilayah pesisir yang selama ini sentralitik dan sejak beberapa tahun belakangan melalui UU No.22 Tahun 1999 bergeser kedesentralistik, pada satu sisi merupakan energi bagi otonomi daerah, disisi lain adalah beban dan menjadi bomerang bagi daerah ketika pengelolaan wilayah pesisir diserahkan kepada daerah gagal. Kondisiapa saja dalam otonomi daerah yang menghambat penanganan pandemi? Untuk mengupas persoalan tersebut, Forum Populi mengangkat tema “ Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik Saat Pandemi ” pada hari Kamis, 4 November 2021 dengan narasumber Cheka Virgowansyah (Direktur FKKPD Dirjen Otda Kemendagri RI), Panji Anugrah Permana, S.IP., M.Si 3 Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju Aturan Perundang-undangan Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. Fast Money. loading...Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di De Boekit Villas, Bogor, Selasa 8/3/2022. FOTO/IST JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 2 dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan banyak perubahan. Salah satunya Republik Indonesia bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari daerah. "Yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur, dan kini jadi presiden. Itu semua hasil dari proses otonomi daerah," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Akmal Malik dalam Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah di De Boekit Villas, Bogor, Selasa 8/3/2022.Menurut Akmal, salah satu perbaikan dan perubahan yang nyata dari otonomi daerah adalah transfer keuangan dari pusat ke daerah sudah besar. "Dulu tahun 2011 tranfer dana pusat ke daerah hanya 4% tapi sekarang tahun 2022 dana yang ditransfer sudah hampir 50%," juga Papua Integrasi, Otonomi Khusus, dan Pembangunan Meski begitu, Akmal mengakui ada persoalan yang muncul dari otonomi daerah. Misalnya, terkait infrastruktur dan suprastruktur di daerah apakah sudah tersedia dengan baik? Hal itu sangat bergantung pada kapasitas pimpinan dan pejabat di daerah."Kendala lainnya adalah struktur politik yang memengaruhi otonomi daerah. Bagaimana persoalan-persoalan politik lokal. Sebab kultur partai politik masih sentralistik. Contohnya keputusan pergantian antar waktu PAW DPRD masih diintervensi kebijakan pengurus parpol di pusat," kata yang juga menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah soal aktor-aktor politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal/daerah dan pusat. Mereka juga harus terus diperbaiki kapasitasnya. "Di sini pentingnya pendidikan politik agar tidak ada lagi pelaku politik lokal dan nasional yang tamak, sehingga menyebabkan pemerintahan daerah tidak kapabel," mencontohkan soal penyederhanaan struktur birokrasi di daerah. Sebab banyak daerah yang membentuk badan dan menempatkan orang-orang yang tidak kapabel di posisi tersebut. Biasanya posisi tersebut hanya untuk menempatkan orang-orang yang dulu ada di tim suksesnya kepala juga Ketua DPR Aceh Tuntut Perpanjangan Dana Otonomi Khusus Sementara itu, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandez mengakui setelah 20 tahun otonomi daerah ada peningkatan kesejahteraan daerah. Daerah-daerah yang pada 2001 tingkat pendapatan rendah, kini pada 2022 pendapatannya meningkat. "Gini ratio-nya membaik ke arah nol. Juga pelayanan publik meningkat," kata Arya, tingkat kesenjangan masih tinggi. Sebab dulu pada 2001, sebanyak 59% pendapatan nasional disumbang oleh Jawa dan sekarang meningkat menjadi 60%. "Jadi tidak ada yang berubah. Meskipun ada pertumbuhan tapi daerah-daerah yang dulu makmur tidak berubah. Contoh Jakarta tahun 1999 pertumbuhan ekonomi tinggi, kini 20 tahun setelahnya tetap tinggi. Begitu juga daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah 20 tahun kemudian tetap rendah," kata Eksekutif KPPOD Herman N Suparman menjelaskan, dalam mementum refleksi 20 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah pasca-reformasi, KPPOD meluncurkan tiga buku yang memuat tulisan para pengurus KPPOD dan para pakar. Buku pertama berjudul "Janji Otonomi Daerah Perspektif Otonomi"; buku kedua bejudul "Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia"; dan buku ketiga berjudul, "Otonomi Daerah Gagasan dan Kritik Refleksi 20 Tahun KPPOD".Ketiga buku ini mengevaluasi gambaran situasi dari hasil antara desentralisasi ekonomi dan hasil akhir kesejahteraan masyarakat. "Ketiga buku ini diharapkan berkontribusi bagi penguatan dan penyempurnaan Otonomi Daerah ke depan. Harapannya, buku-buku tersebut menjadi materi penting dalam membangun dan memperkuat otonomi daerah sekaligus mendorong kesadaran publik terkait pembanguan daerah ke depan," kata Herman. abd - Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilansir dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Adanya sistem otonomi daerah ternyata sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masaEra kolonial Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan 2002 karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda. Baca juga Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Bahkan hanya setengah anggota dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah. Pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk mengembangkan wilayahnya. Adapun pengertian otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2007 karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yaitu masyarakat dan pemerintah daerah memiliki hak dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah PartisipasiMasyarakat harus berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. 3. Efektivas dan efisiensiMelalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran efektif dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi otonomi daerah harus memiliki prinsip agar otonomi daerah dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Adapun prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yakni 1 2 3 4 Lihat Kebijakan Selengkapnya

pelaksanaan otonomi daerah di indonesia saat ini